Digitalisasi Pemerintah: Prioritas Utama Menuju Indonesia Maju.

Newsmenit.com Bismillahirrahmanirrahim salam sejahtera untuk kalian semua. Di Momen Ini saya akan mengulas cerita sukses terkait News, Indonesia., Konten Informatif Tentang News, Indonesia Digitalisasi Pemerintah Prioritas Utama Menuju Indonesia Maju Pastikan Anda membaca hingga bagian penutup.

1.1. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari laporan, tapi dari senyum rakyat yang merasakan dampaknya.

Pada tanggal 20 Agustus 2025, Kementerian PPN/Bappenas menjadi tuan rumah Rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia (SDI), membahas pentingnya tata kelola data yang terpadu untuk mendukung pembangunan nasional. Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, menekankan bahwa transformasi digital pemerintah dan tata kelola data pembangunan adalah kunci keberhasilan program prioritas Presiden.

Rini Widyantini juga menyampaikan pada tanggal 21 Agustus 2025, bahwa aspek administratif seperti MoU/PKS perlu disederhanakan agar interoperabilitas data menjadi kewajiban, bukan tantangan. Identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital adalah jembatan untuk layanan publik yang lebih cepat, adil, dan terpercaya. Keamanan siber dan perlindungan data pribadi harus diterapkan sejak awal untuk menjaga kepercayaan publik.

Pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) menjadi kunci utama, memastikan pertukaran data dan layanan publik berjalan dengan mudah, aman, dan terukur. DPI, yang mencakup identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital, harus selaras dengan prinsip perlindungan data pribadi dan keamanan siber.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa sesuai Perpres No.95/2018 tentang SPBE, kementeriannya memiliki mandat untuk menyelenggarakan infrastruktur SPBE, termasuk Pusat Data Nasional (PDN), jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan pemerintah.

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) berperan sebagai tools data exchange platform yang memungkinkan pertukaran data antar instansi. SPLP mempermudah validasi eligibilitas penerima bantuan secara real time dan berbasis interoperabilitas data. Contohnya, piloting digitalisasi bantuan sosial melalui interoperabilitas data DTSEN dan data lintas sektor.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyatakan bahwa SDI bertujuan mengatur tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Dukungan semua pihak diperlukan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, mudah diakses, dan dibagipakaikan.

Kementerian PANRB sedang menyempurnakan Indeks SPBE menuju Indeks Pemerintah Digital dengan penyederhanaan indikator, penguatan prinsip pertukaran data, dan pembaruan mekanisme penilaian, termasuk kolaborasi erat dengan Indeks SDI.

Rencana Kerja SDI Tahun 2025 meliputi pemutakhiran kelompok kerja SDI tingkat pusat, data prioritas, sinkronisasi, pelaksanaan SDI tingkat pusat dan daerah, keterpaduan data, dan keamanan data. Penguatan peran Dewan Pengarah SDI dan Forum SDI, dengan Kementerian PPN/Bappenas sebagai leading agency, akan menjadi kunci keberhasilan.

Program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga Perumahan Rakyat, merupakan wujud nyata kehadiran negara. Dengan demikian, proses verifikasi dan validasi data dalam penyaluran bantuan sosial dapat menjadi lebih mudah dan akurat.

Keberhasilan program tidak hanya diukur dari laporan, tapi dari senyum rakyat yang merasakan dampaknya.