Infrastruktur Terus Dibangun, Meski Anggaran Negara Terbatas.

Newsmenit.com Mudah-mudahan semangatmu tak pernah padam. Pada Hari Ini aku ingin membagikan informasi penting tentang Economy, News, Indonesia, Dunia. Artikel Dengan Tema Economy, News, Indonesia, Dunia Infrastruktur Terus Dibangun Meski Anggaran Negara Terbatas Temukan info penting dengan membaca sampai akhir.

Jakarta, 8 Agustus 2025 - Pemerintah Indonesia terus berupaya mencari solusi inovatif untuk memacu pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran negara. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah melalui skema Hak Pengelolaan Terbatas (HPT), yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2024.

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Mohammad Rudy Salahuddin, HPT merupakan wujud modernisasi tata kelola aset negara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah aset, sambil tetap mengutamakan kepentingan publik.

Skema HPT memungkinkan pemanfaatan aset-aset negara yang sudah beroperasi dan memiliki umur manfaat minimal 10 tahun untuk berbagai proyek strategis. Proyek-proyek tersebut meliputi sektor-sektor vital seperti jalan tol, transportasi publik, energi, pengelolaan limbah, perumahan, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan. Kelonggaran terkait umur manfaat aset dapat diberikan berdasarkan hasil studi kelayakan yang komprehensif.

Proses pengajuan skema HPT dapat dilakukan oleh pemerintah (solicited) maupun badan usaha (unsolicited). Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) memegang peranan penting dalam memfasilitasi seluruh tahapan, mulai dari identifikasi proyek, pemilihan mitra swasta, hingga proses pengembalian aset.

Pemerintah berharap skema HPT dapat diadopsi secara luas di berbagai sektor dan wilayah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pembiayaan infrastruktur yang transparan, bankable, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan HPT, investasi swasta dapat didorong tanpa melepaskan kendali negara, sekaligus memperkuat struktur pembiayaan pembangunan nasional.

Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029 dan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah optimis bahwa skema HPT akan menjadi salah satu kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

Rudy Salahuddin menambahkan, Saya berharap forum ini dapat menjadi momentum strategis untuk mempercepat implementasi skema HPT.