Samurai Terluka, Rupiah Berdebar: Krisis Obligasi Jepang Mengancam.

Newsmenit.com Semoga keberkahan menyertai setiap langkahmu. Pada Blog Ini mari kita teliti Business, News, Indonesia, Dunia yang banyak dibicarakan orang. Informasi Praktis Mengenai Business, News, Indonesia, Dunia Samurai Terluka Rupiah Berdebar Krisis Obligasi Jepang Mengancam Tetap fokus dan simak hingga kalimat terakhir.

Pasar obligasi Jepang saat ini tengah mengalami gejolak, dengan imbal hasil (yield) melonjak ke level tertinggi sepanjang sejarah. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kekhawatiran atas potensi peningkatan belanja pemerintah pasca pemilu majelis tinggi yang akan datang pada 20 Juli 2025.

Beberapa perusahaan asuransi jiwa besar juga dilaporkan mulai mengurangi minat terhadap obligasi super-long, menciptakan celah permintaan di pasar. Bank sentral Jepang (BOJ) secara bertahap mengurangi pembelian obligasi, menambah tekanan pada obligasi pemerintah tenor panjang.

Secara global, obligasi pemerintah tenor panjang juga menghadapi tekanan karena kekhawatiran bahwa pemerintah di berbagai negara membelanjakan lebih dari kemampuan mereka. Pemerintah Jepang sendiri juga aktif menerbitkan obligasi khusus berdenominasi yen, yang dikenal sebagai Samurai Bonds. Penerbitan pertama Samurai Bonds dilakukan pada 17 Juli 2009.

Gubernur BOJ, Kazuo Ueda, berpendapat bahwa imbal hasil super-long memiliki dampak terbatas pada ekonomi riil dibandingkan dengan utang jangka pendek. Atsushi Takeda dari Itochu Research Institute sependapat, menyatakan bahwa bisnis umumnya tidak banyak mengambil utang dengan tenor super-long, sehingga dampaknya terhadap ekonomi riil terbatas.

Meskipun Kementerian Keuangan Jepang telah memangkas penerbitan obligasi super-long, biaya pinjaman di Jepang tetap meningkat. Yuichi Kodama dari Meiji Yasuda Research Institute menyoroti pentingnya imbal hasil obligasi 10 tahun sebagai acuan bagi suku bunga KPR tetap, yang akan berdampak signifikan terhadap perekonomian riil.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan bahwa Jepang masih menjadi salah satu investor terbesar. Namun, survei opini menunjukkan bahwa blok penguasa yang dipimpin oleh Partai Demokrat Liberal (LDP) mungkin kesulitan meraih mayoritas dalam pemilu mendatang. LDP mempertimbangkan pemberian bantuan tunai untuk menarik pemilih, sementara partai oposisi mengusung wacana pemotongan pajak.

Takeda menekankan perlunya memantau dengan saksama kenaikan imbal hasil obligasi 10 tahun karena kekhawatiran atas kesehatan fiskal. Ia menambahkan bahwa jika partai oposisi menang dan menerapkan pemotongan pajak penjualan, kecemasan fiskal akan tetap ada.

Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa Jepang telah menjadi salah satu kreditur terbesar Indonesia sejak 2013. Pada perdagangan 15 Juli 2025, yield obligasi Jepang untuk tenor 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun mencetak rekor tertinggi dalam sejarah.

Takahiro Otsuka dari Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. menyatakan bahwa Jepang akan mampu menarik lebih banyak investor dengan imbal hasil tinggi, sehingga investor dapat beralih ke Jepang dan meninggalkan investasi di negara lain, seperti Indonesia. Namun, ia juga menegaskan akan memantau perkembangan dengan cermat.

Data Refinitiv menunjukkan bahwa yield obligasi acuan Indonesia untuk tenor 10 tahun masih berada di 6,63%, naik 2,4 bps dari pembukaan. Pada 1 Juli 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan rincian asumsi ekonomi makro tahun 2025, termasuk asumsi suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) untuk semester II/2025 yang ditetapkan di kisaran 6,8%-7,3%. Pemerintah akan mendapat keuntungan jika bunga yang dibayarkan kepada investor lebih kecil.

Sebagai negara maju dengan rating tinggi dan risiko kecil, setiap kenaikan yield obligasi Jepang akan menarik pelaku pasar dan berdampak pada minat investor Jepang dalam membeli obligasi negara lain, termasuk Surat Berharga Negara (SBN). Secara tren, yield obligasi RI sudah tiga minggu turun terus, menunjukkan harga sedang naik, yang berarti investor masih memburu obligasi. Posisi imbal hasil surat utang acuan RI saat ini masih di bawah rata-rata semester I/2025 sebesar 6,93% dan juga di bawah asumsi makro pemerintah.