Sri Mulyani Minta Restu DPR: Defisit APBN Membengkak!

Newsmenit.com Dengan nama Allah semoga semua berjalan lancar. Dalam Blog Ini aku mau menjelaskan Economy, News, Indonesia, Dunia yang banyak dicari orang. Konten Yang Membahas Economy, News, Indonesia, Dunia Sri Mulyani Minta Restu DPR Defisit APBN Membengkak Pastikan Anda mengikuti pembahasan sampai akhir.

Pada tanggal 1 Juli 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajukan permohonan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2024 sebesar Rp 85,6 triliun.

Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk menekan kebutuhan penarikan utang dalam rangka menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diperkirakan akan mengalami pelebaran. Sri Mulyani menjelaskan bahwa saldo akhir kas negara tahun 2024 tercatat sebesar Rp 457,5 triliun, setelah dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan APBN dan memperhitungkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dari penyesuaian lainnya.

“Kami akan meminta persetujuan DPR untuk menggunakan SAL Rp 85,6 triliun sehingga kenaikan defisit itu tidak harus dibiayai semua dengan penerbitan surat utang, namun menggunakan cash yang ada,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI.

Defisit APBN terjadi karena belanja negara lebih besar daripada pendapatan. Sri Mulyani memperkirakan defisit APBN 2025 akan melebar menjadi 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara dengan Rp 662 triliun. Agak lebih lebar dibandingkan APBN awal, tapi masih cukup manageable, tambahnya.

Menurut proyeksi, pendapatan negara hingga akhir tahun diperkirakan hanya mencapai Rp 2.865,5 triliun, lebih rendah dari target awal sebesar Rp 3.005,1 triliun. Sementara itu, belanja negara diperkirakan mencapai Rp 3.527,5 triliun, sedikit menurun dari proyeksi awal sebesar Rp 3.621,3 triliun.

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa tekanan pada pendapatan negara terutama disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk penundaan implementasi PPN 12% dan dividen dari BUMN yang tidak dibayarkan karena saat ini dipegang oleh Danantara, dengan total sekitar Rp 80 triliun. Jadi pendapatan negara mengalami tekanan baik dari PPN maupun dividen BUMN sebesar Rp 150 triliun sendiri, Rp 70 triliun plus Rp 80 triliun, jelas Sri Mulyani.

Penggunaan SAL diharapkan dapat membantu meringankan beban pembiayaan defisit APBN melalui penerbitan surat utang, serta menjaga stabilitas fiskal di tengah tantangan ekonomi yang ada.